Postingan

PKS: Seharusnya Jokowi Itu Memberikan Contoh Politik Tanpa Adanya Kebohongan

Tabloid Nasional . Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta politikus untuk berhenti melakukan politik kebohongan sudah sewajarnya disampaikan. Bahkan, kata dia, Jokowi juga seharusnya memberi contoh untuk melakukan politik tanpa kebohongan, tanpa kebencian atau menimbulkan kontoversi di tengah publik. "Sudah sangat sewajarnya juga presiden lah menjadi contoh terbaik tentang berpolitik tanpa kebohongan itu, supaya yang lain pun dengan mudah mengikuti," kata Hidayat di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (22/10). Sebab, kata Hidayat, saat ini semua pernyataan maupun tindakan apa pun disorot media. Publik disebut dapat mengetahui realiasi atau wujud dari pernyataan para elit dan pejabat. Hidayat juga menilai pernyataan Jokowi ini karena ada pihak yang tidak terhentikan melakukan politik kebohongan. Walaupun, Hidayat enggan menjelaskan pihak yang dimaksud. "Kemudian dimu

Rizieq: Petaka Politik 2019 Dan Jokowi

Harian Press . Rizieq Shihab untuk kesekian kalinya urung kembali ke Indonesia. Tetapi drama menyambut kepulangannya, menangguk sukses besar.Drama itu, yang telah berlangsung beberapa hari sebelumnya, mendapat sorotan luas media massa. Banyak pendukungnya menghadiri acara subuh berjamaah dalam rangka penyambutan Rizieq di Masjid Jami Baitul Amal, Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi pun dibuat sedikit kalang kabut. Aparat dengan jumlah yang tidak sedikit dipersiapkan di sejumlah titik terutama di Bandara Soekarno Hatta. Gembar-gembor kepulangan Rizieq berakhir antiklimaks. Namun pendukungnya tak sedikit pun merasa kecewa. Mereka hanya harus menunda lagi kerinduannya bertemu Rizieq. Di bagian lain, sebagian orang yang tak menyukai Rizieq ikut merasa lega, tentu dengan alasan yang berbeda dengan para pendukung Rizieq. "(Ada dia) Cuma bikin masalah. Demo lagi, razia lagi, hoax lagi," kata teman saya pendukung Jokowi yang tidak menyukai Rizieq, yang belakangan gemar membaca

Jubir: Prabowo Mungkin Akan Meninjau Ulang Proyek China Jika Terpilih

Pojok Pos . Beberapa proyek yang didanai China akan mengalami peninjauan kembali, jika Prabowo Subianto terpilih menjadi Presiden Indonesia pada Pilpres 2019. Juru bicaranya tidak mengatakan secara spesifik, proyek China mana saja yang akan ditinjau. Sementara itu, analis memperingatkan, penghentian proyek di tengah jalan justru bisa menimbulkan kerugian. Indonesia dapat meninjau kembali proyek infrastruktur yang didukung China, jika pemimpin oposisi Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden tahun depan, pejabat dalam tim kampanyenya mengatakan pada Rabu (24/10). Presiden Joko “Jokowi” Widodo—yang berupaya maju dalam pemilihan kembali—telah terlibat dalam inisiatif “Satu Sabuk Satu Jalan” yang ambisius, dan telah menjadikan peningkatan infrastruktur yang bobrok di negara itu menjadi prioritas selama masa jabatan pertamanya. Jokowi akan menghadapi Prabowo—mantan komandan pasukan khusus Angkatan Darat dengan catatan masalah hak asasi manusia—dalam pemilihan presiden yang dijadwalkan

Melek Politk Dan Cerdas, Generasi Milenial Akan Siap Memilih Presiden Yang Benar!

Kanal Utama . Kelompok generasi milenial Indonesia akan menentukan arah pemilihan presiden (pilpres) 2019 karena ukuran populasi mereka yang signifikan, 34-50 persen. Mereka juga tidak memiliki sikap apolitis. Kandidat yang mampu memikirkan, menyerap, dan mengakomodasi aspirasi mereka akan memiliki cukup keuntungan untuk menang. Indonesia telah mengambil langkah pertama menuju pemilihan presiden 2019 dengan mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada tanggal 10 Agustus 2018. Pilpres 2019 menjadi kesempatan kedua bertemunya Joko “Jokowi” Widodo dan Prabowo Subianto. Presiden Jokowi telah menunjuk pasangan wakil presiden yang mendampinginya, Ma’ruf Amin, seorang ulama konservatif dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan latar belakang kelompok Islam Nahdaltul Ulama. Di pihaknya, Prabowo telah memilih calon wakil presiden Sandiaga Uno, seorang pengusaha dan mantan wakil gubernur ibukota Indonesia, Jakarta. Meskipun pemilihan presiden masih akan diadakan pada bulan A

Peran Millennials Untuk Mencegah Penyalahgunaan Medsos Dan Politik Yang Gaduh

Pojok Nasional . Menjawab pertanyaan Nico Erdi Purwanto di #MillennialsMemilih, soal peran generasi millennials dalam mengurangi penyalahgunaan media sosial (medsos) atau meredam suhu politik jelang pemilu, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan.     Di antaranya adalah bijak dalam bermedsos, yakni dengan cara memilih akun-akun medsos yang tidak jelas. Kamu juga bisa memilih sumber-sumber informasi yang terpercaya, sehingga terhindar dari hoaks, yang bisa menambah suhu politik di negeri ini.  Berikut tanggapan dari sejumlah millennials untuk menanggapi pertanyaan Nico Erdi Purwanto: Generasi milenial tidak terlalu identik dengan politik, tapi dekat dengan media sosial. Belakangan, media sosial digunakan sebagai ajang mencemooh dan menjatuhkan lawan politik. Bagaimana peran generasi milenial dalam mengurangi penyalahgunaan media sosial tersebut, atau setidaknya 'mendinginkan' suasana panas menjelang pemilu dan pilpres--kalaupun tidak bisa dibilang menghilangkan gesekan pa

Prabowo Minta Relawan Mengecek DPT dan Beri Sumbangan Dana Kampanye

Rakyat Utama . Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto meminta para relawannya memeriksa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 di masing-masing wilayahnya untuk memastikan mereka masuk dalam daftar tersebut. Prabowo juga mengimbau para relawan menyumbang dana untuk mendukung biaya kampanye. Permintaan Prabowo itu disampaikan dalam acara deklarasi relawan nasional Prabowo-Sandiaga di Istora, Senayan, Jakarta, Kamis (22/11). Dalam acara tersebut, diperkirakan ada 3.000 lebih massa gabungan 296 kelompok dari 815 kelompok dan organisasi relawan pendukung Prabowo-Sandiaga. Relawan tersebut datang dari berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan, ada pula relawan yang datang dari luar negeri, seperti Uni Emirat Arab, Australia, Timor Leste, hingga Malaysia. "Kami minta bantuan tolong periksa DPT. Periksa di RW dan RT kalian masing-masing," kata Prabowo. Hal itu dilakukan untuk memastikan tak ada data identitas ganda dalam DPT di wilayah para relawan masing-masing. Pasalnya, Ko

Prabowo Subianto Sindir Elite Politik Kerap Selalu Bohong Soal Keaadan Bangsa Indonesia

Rakyat Digital . Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyindir elite politik kerap berbohong mengenai kondisi Indonesia saat ini. Mereka dinilai selalu bicara bahwa Indonesia dalam situasi yang baik. Sebagai contoh, penggangguran dikatakan menurun, ekonomi baik, dan harga-harga bahan pokok cukup bagus. Padahal, hal tersebut tak sesuai kenyataan. Saat ini masih banyak masyarakat miskin di Indonesia. “Elit selalu bicara bahwa semua bagus, kalian yang tahu, kalian yang bisa jawab bagaimana penderitaan rakyat,” kata Prabowo kepada para hadirin di Istora, Senayan, Jakarta, Kamis (22/11). Bila mengacu data Badan Pusat Statistik, misalnya terkait pengangguran, jumlahnya pada Agustus 2018 bertambah 130 ribu jiwa menjadi 7 juta jiwa dibanding posisi  Februari 2018 sebanyak 6,87 juta jiwa. Demikian pula jika dibanding posisi Agustus 2017 jumlah pengangguran bertambah 40 ribu jiwa. Tingkat pengangguran pada semester kedua 2018 ini meningkat menjadi 5,34 persen dari total angkata

Prabowo Subianto: Dorong Indonesia Agar Melakukan Swasembada Pangan

Channel Rakyat . Calon Presiden Prabowo Subianto mendorong Indonesia untuk kembali melakukan swasembada, yang mencakup swasembada pangan, air, dan energi. Hal ini adalah salah satu strateginya untuk merebut suara pemilih menjelang Pemilu Presiden 2019 mendatang. Pekan lalu, tim Prabowo juga berbicara tentang rencananya untuk memangkas tarif pajak penghasilan perusahaan dan pribadi jika dia memenangkan pemilu, sehingga dapat bersaing lebih baik dengan negara tetangga rendah pajak seperti Singapura, dalam menarik lebih banyak investasi. Calon Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa ia memiliki “strategi dorongan besar” untuk menjadikan negara itu bangsa yang makmur, menyusul beberapa negara tetangga Asia Tenggara. Salah satu program intinya adalah mencapai swasembada pangan, energi, dan air, Prabowo mengatakan dalam sambutannya di Forum Ekonomi Indonesia tahunan pada Rabu (21/11). “Strategi saya akan menggunakan keunggulan kompetitif kita,” kata purnawirawan jenderal

Sekber Pers Indonesia: Cari Pembunuh Wartawan Dufi!!

Buletin Nasional . Kematian wartawan senior Abdullah Fithri Setiawan alias Dufi semakin menambah daftar panjang wartawan Indonesia menjadi korban kekerasan. Sejak kasus pembunuhan wartawan Bernas Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin yang hingga kini belum juga terungkap pelakunya, kini kejadian serupa kembali terjadi. Dufi dibunuh secara keji dan sadis, jenasahnya dimasukan ke dalam drum setelah dianiaya dengan luka sayatan di bagian leher dan punggung, serta luka lebam di tubuh bagian depan dan belakang. Kasus ini pun mengundang reaksi keras dari berbagai pihak. Tak terkecuali Sekretariat Bersama (Sekber) Pers Indonesia, wadah persatuan solidaritas sembilan organisasi pers di tanah air, secara tegas mengecam keras tindak kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap almarhum Dufi. Sekber Pers Indonesia menyatakan berbela-sungkawa yang mendalam atas tewasnya almarhum Dufi. “Polisi harus segera bergerak cepat, memburu dan menangkap pelaku pembunuhan keji itu. Juga, harus diungkap tunt

Soroti Perilaku Jaksa, LBH Masyarakat Meminta Somasi Jaksa Agung

Poros Nasional . Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat mensomasi Jaksa Agung Prasetyo karena jaksa yang menangani kasus kliennya yakni Sadikin Arifin di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, bertindak sewenang-wenang. Dalam kasus ini, Sadikin dituduh terlibat peredaran gelap narkotika bersama seorang warga negara asing yang ditembak mati petugas Badan Narkotika Nasional (BNN). Namun, menurut Pengacara Publik LBH Masyarakat, Ma'ruf Bajammal, jaksa terus menunda persidangan hingga keenam kalinya tanpa alasan yang berdasar hukum. Akibat penundaan tersebut sidang pembacaan tuntutan belum dilakukan. Pengacara Publik LBH Masyarakat, Ma'ruf Bajammal mengatakan, lembaganya akan melakukan upaya hukum lanjutan jika jaksa belum juga membacakan tuntutan pada sidang lanjutan pada hari Kamis (22 November 2018). "Kita masih mempertimbangkan misalkan membuat gugatan perbuatan melawan hukum, jaksa penuntut umum yang menunda dan mengulur waktu surat penuntutan. Karena ini jelas, menimbulk

PT NKE Telah Dituntut Bayar RP. 188,7 M Dan Juga Dilarang Untuk Mengikuti Lelang

Tabloid Nasional . Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (NKE), yang sebelumnya bernama PT Duta Graha Indah Tbk (DGI), dengan pidana denda Rp1 miliar dan membayar uang pengganti Rp188,7 miliar. Korporasi ini disebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. "Menyatakan PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama," kata JPU KPK Lie Putra Setiawan, di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikir) Jakarta, Kamis (22/11). "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp1 miliar," sambung Jaksa. Jika dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap PT NKE tidak membayar denda, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi denda itu. "Jika dalam jangka waktu satu bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar denda di

Wartawan CNN Yang 'Bertengkar" Dengan Presiden Amerika Telah Diizinkan Kembali Untuk Meliput Di White House

Harian Press . Gedung Putih telah memulihkan izin meliput wartawan CNN Jim Acosta, kurang dari dua pekan setelah aksesnya meliput di Gedung Putih dicabut menyusul 'cekcok' sengit dengan Presiden Trump dalam jumpa pers. Keputusan itu dikeluarkan beberapa hari setelah seorang hakim memerintahkan kepada pemerintah agar memulihkan kembali kartu pers sang jurnalis untuk meliput di Gedung Putih. Dalam pengumuman pada Senin, Gedung Putih juga mengeluarkan "aturan tentang jumpa pers di masa depan". Di dalam aturan baru itu diantaranya disebutkan kemungkinan membatasi satu pertanyaan bagi setiap jurnalis. Selain pembatasan pertanyaan, Gedung Putih menambahkan dalam surat kepada Acosta, bahwa pemulihan izinnya hanya berlalu "atas kebijaksanaan presiden atau pejabat Gedung Putih lainnya". Surat itu memperingatkan bahwa akan ada tindakan lebih lanjut terhadap Acosta kecuali dia mengikuti aturan baru. Trump telah mengancam untuk meninggalkan jumpa pers masa j